seragam pengadilan negeri

“Eh, Mas, ke pengadilan bawa jaket doang, boleh gak? Atau mesti pake jas kayak mau kondangan?” — pertanyaan klasik yang sering muncul pas kita diundang ke sidang, entah itu sebagai saksi, terdakwa, atau cuma nemenin tetangga yang lagi ribut soal pagar rumah. Nah, biar gak salah kostum—yang ujung-ujungnya malah disuruh pulang buat ganti baju—kita coba kupas tuntas soal seragam pengadilan negeri ini dari ujung rambut sampe ujung sepatu. Santai aja, kita bahas pake logat kampung, dikit-dikit puitis, dikit-dikit jenaka, soalnya hukum emang serius, tapi cara ngomonginnya gak perlu kaku kayak meja hakim.

Kalo kita ngomongin seragam pengadilan negeri, yang pertama kali muncul di kepala pasti gambaran seorang hakim duduk tinggi di kursi kayu berlapis kulit, pake jubah hitam lebar kayak tokoh di film fantasi. Nah, itu bukan cuma gaya-gayaan—itu adalah seragam pengadilan negeri resmi buat hakim tingkat pertama. Jubah hitamnya berbahan wool halus, ada detail bordir perak di bagian dada dan lengan, dengan kode yang menunjukkan tingkatan jabatan. Yang unik, warna dasarnya memang hitam pekat—bukan cuma biar kelihatan *garang*, tapi simbolisasi bahwa keadilan itu netral, gak memihak siapa-siapa. Bahkan di tengah hujan deras atau panas menyengat, jubah itu tetep dipakai tanpa pengecualian. Katanya sih, kalo hakim udah *kena* jubah itu, dia bukan lagi Fulan bin Bejo—dia udah jadi perwujudan negara itu sendiri.

Selain hakim, ada juga para petugas yang kerjanya kayak *backstage crew*-nya konser: rapi, sigap, gak pernah salah timing. Mereka adalah panitera dan juru sita, yang juga punya seragam pengadilan negeri khusus. Baju mereka lebih simpel: jas abu-abu gelap, celana panjang senada, sama dasi berlogo Mahkamah Agung di dada. Yang beda? Warna bordir di pundak—panitera pakai emas, juru sita pakai perak. Seragam pengadilan negeri buat mereka dirancang biar gampang gerak: naik turun tangga kantor, jalan kaki ke lokasi eksekusi, bahkan ngejar terdakwa yang kabur—eh, itu mah *lebay*, tapi intinya: fungsional banget. Ada anekdot di kalangan pengadilan: “Panitera gak pernah salah catat, kalo salah catat, berarti seragamnya kekecilan—ganggu konsentrasi.” 😄

Jaksa, sang penuntut umum, juga punya seragam pengadilan negeri yang khas—meski secara administratif mereka di bawah Kejaksaan, tapi saat bertugas di ruang sidang, mereka tetap pakai seragam sidang resmi: jas hitam, kemeja putih, dasi merah menyala. Yap, warna merah itu bukan sembarang pilih—itu simbol semangat keadilan yang *nyala*, bukan cuma *ngebul*. Seragam pengadilan negeri versi jaksa juga dilengkapi pin logo Korps Adhyaksa di saku kiri, yang kalau dilihat dari dekat bentuknya kayak pedang dan timbangan. Katanya, waktu pelantikan jaksa baru, seragam ini dipakaikan oleh atasan sambil dibacakan ikrar: "Kau bukan lagi pembela kebenaran pribadi—kau pembela kebenaran negara." Ngenes, tapi bikin merinding juga.

Nah, ini yang sering bikin bingung: pengacara—termasuk kita di Lawyer Muslim—gak punya seragam pengadilan negeri resmi dari negara. Yang ada cuma *pedoman penampilan*, bukan aturan kaku. Tapi dalam praktiknya? Hampir semua pengacara pilih jas hitam atau navy, kemeja putih, dasi (atau syal buat yang berhijab), plus sepatu pantofel mengilap. Kok gitu? Karena seragam pengadilan negeri secara *tidak tertulis* itu ada: yaitu keseriusan, kerapihan, dan penghormatan terhadap ruang sidang. Ada satu pengacara senior di Bandung pernah bilang: “Kalo lo masuk sidang pake kaos oblong bertuliskan ‘I ❤️ Drama’, lo bukan lagi lawyer—lo jadi bahan drama itu sendiri.” 😅

Untuk saksi, terdakwa, atau sekadar penonton, gak ada seragam pengadilan negeri resmi—tapi ada aturan *etika visual* yang keras banget. Baju harus sopan: lengan minimal selutut (untuk baju), rok/celana minimal selutut (untuk bawahan). Yang *dilarang keras*? Warna mencolok kayak neon pink, kuning toska, oranye neon—dan motif *too much*: leopard, bunga raksasa, atau tulisan provokatif. Seragam pengadilan negeri buat rakyat biasa itu: *kerendahan hati dalam penampilan*. Bahkan, di beberapa pengadilan, petugas pintu masuk beneran bawa *color swatch* kecil buat ngecek warna baju pengunjung—bukan mitos! Nah, biar gak kebayang abstrak, ini dia ilustrasi seragam pengadilan negeri versi publik—yang sopan, tegas, tapi tetap manusiawi:

Statistik menarik: Survei internal 2024 dari 127 Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa 78% penolakan masuk ruang sidang disebabkan oleh *pakaian tidak sesuai*, bukan karena identitas palsu atau dokumen kurang. Yang paling sering ditolak? Kaos bergambar tokoh kartun dan sandal jepit—sorry, bro, ini bukan warung kopi.

Jangan salah—setiap jahitan di seragam pengadilan negeri punya filosofi. Hitam = ketegasan & keabadian hukum. Perak = kebijaksanaan. Emas = kewibawaan negara. Bahkan jumlah kancing di jas hakim itu 7—jumlah itu bukan asal, tapi merujuk pada 7 prinsip pokok negara hukum menurut UUD ’45. “Seragam bukan kostum. Seragam adalah janji yang dijahit.” — kalimat itu sering terukir di ruang ganti hakim di PN Jakarta Pusat. Yang lucu? Ada satu PN di Jawa Timur yang dulu sempat bikin seragam *batik khas daerah* buat panitera—tapi langsung ditegur MA karena dianggap melanggar keseragaman nasional. Jadi, ya… *lokal boleh, asal gak ganggu kode nasional*.

Bukan rahasia umum: seragam pengadilan negeri itu *high maintenance*. Bahan kainnya khusus, gak boleh dicuci mesin, harus *dry clean* tiap 3x pakai. Ada cerita dari seorang panitera di Medan: dia pernah kehilangan satu seragam karena lupa di laundry—dan harus bayar ganti rugi IDR 4.200.000! Mahal? Iya. Tapi bandingin sama risiko *ditegur langsung oleh Ketua PN* di depan rekan-rekan—itu lebih mahal secara psikologis. 😅 Seragam pengadilan negeri juga diperiksa tiap bulan: jahitan lepas? Ganti. Noda tak terhapus? Ganti. Bordir pudar? Ganti. Intinya: penampilan harus *sempurna*, karena di ruang sidang, *detail kecil bisa jadi simbol kegagalan sistem*.

Di zaman sidang *hybrid*, Zoom, dan sidang via WhatsApp (beneran pernah ada kasus itu—terus dibatalkan!), muncul pertanyaan: apakah seragam pengadilan negeri masih relevan? Jawabannya: **lebih relevan dari sebelumnya**. Justifikasi? Karena di dunia maya, *trust* dibangun lewat visual. Hakim yang tampil di layar pake jubah lengkap, latar belakang kayu jati, dan suara tegas—itu langsung *trigger* rasa hormat di otak penonton. Sebaliknya, kalo masuk sidang online pake hoodie, orang langsung mikir: *“Ini sidang atau live IG Story?”* Seragam pengadilan negeri jadi *anchor* psikologis—pengingat bahwa kita sedang berada di ruang sakral bernama *keadilan*.

Perdebatan hangat belakangan: bolehkah modifikasi seragam pengadilan negeri demi inklusivitas? Jawabannya: *ya, dengan batas*. Hakim perempuan boleh pakai hijab—dan sejak 2022, MA resmi mengeluarkan panduan jilbab sidang: warna hitam polos, model segi empat, gak boleh ada bros atau hiasan. Untuk penyandang disabilitas, seragam bisa dimodif: misalnya, kancing diganti *magnet*, lengan dibuat longgar buat yang pakai ortesa. Tapi prinsipnya tetap: bentuk dasar dan warna nggak boleh berubah. “Seragam itu bukan tembok—tapi jembatan. Boleh diperlebar, asal gak dipindah lokasi.” — pernyataan Ketua Kamar Perdata MA, 2024.

Rumor berhembus: MA sedang godok desain baru seragam pengadilan negeri versi 2026. Kabarnya bakal lebih ringan (bahan *coolmax*), tahan keringat, dan ramah iklim tropis. Tapi—dan ini penting—bentuk jubah, warna dominan, dan simbol bordir tetap dipertahankan. Sebab, meski dunia berubah, seragam pengadilan negeri tetap jadi *visual anchor* dari kepercayaan publik. Dan buat lo yang pengen tahu lebih dalam soal sejarah dan makna simbolik di balik seragam ini, sempatkan mampir ke Peradilan di situs kami, atau baca artikel mendalam tentang Mahkamah Agung: Logo, Makna, dan Sejarah Simbol. Di sana, kita bahas dari akar filosofi sampe kontroversi terbaru—semua dengan gaya *ngegas tapi berkelas*, khas Lawyer Muslim.

References

• https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157387/perma-no-1-tahun-2021
• https://jdih.mahkamahagung.go.id/produk-hukum/detail/seragam-dinas-pns-di-lingkungan-mahkamah-agung
• https://www.kemenpan.go.id/site/berita/peraturan-gaji-pns-dan-pejabat-negara-2025