jabatan tertinggi polisi

“Woi, lu pernah liat *bintang empat* di bahu polisi pas upacara? Atau cuma liat di *opening credits* sinetron lalu langsung *skip*?” — begitu candaan khas di warung kopi deket Mapolsek, sambil *nge-charge* HP pake colokan motor. Nah, mari kita *unboxing* bareng, pelan-pelan, soal jabatan tertinggi polisi—bukan cuma *ranking-nya*, tapi *vibes*-nya: kayak *raja yang nggak pake mahkota*, tapi cukup angkat telepon buat *stop* operasi di 34 provinsi.
Jabatan tertinggi polisi di Republik Indonesia itu **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)** — jabatan strategis yang diatur langsung di UU No. 2/2002 tentang Kepolisian, dengan pangkat *Jenderal Polisi* (bintang empat), dan diangkat oleh Presiden setelah pertimbangan DPR.
Tapi jangan salah—ini bukan cuma *jabatan seremonial*. Kapolri punya otoritas mutlak atas seluruh anggota, anggaran, kebijakan operasional, bahkan bisa *rekomendasi* pencopotan Gubernur jika terkait gangguan keamanan. Jadi, kalo lu mikir jabatan tertinggi polisi cuma *nge-approve* laporan bulanan, *sorry*, lu ketinggalan kayak *surat kabar minggu lalu*.

Kalo pangkat Polri itu diibaratkan *level game*, dari *newbie* sampe *final boss*—ini dia *cheat sheet*-nya:

Yang sering bikin *gagal paham*? Orang sering sebut “bintang tiga” itu *paling kuat*—padahal, jabatan tertinggi polisi itu tetap Kapolri (bintang empat), sementara Komjen (bintang tiga) itu *nomor dua*, alias **Wakapolri**—atau bisa juga jabatan *functional* kayak Kabareskrim, yang—meski kuat—tetap *under command* Kapolri. Jadi, jangan *nge-mix* pangkat & jabatan: pangkat itu *grade*, jabatan itu *tugas*. Kayak motor: Vario sama Beat bisa pake mesin 125cc, tapi *handling*-nya beda jauh.

“Kapolsek itu pangkatnya apa? Kok sering keliatan di demo bawa pengeras suara, tapi *nggak pernah keliatan bintang*-nya?” — pertanyaan jujur dari anak kos yang baru *nge-follow* akun @infokriminal.id. Oke, mari kita *zoom in*:

Kapolsek itu *bukan pangkat*, tapi **jabatan struktural**—dan bisa diemban oleh perwira menengah & pertama, tergantung kelas polseknya:

• Polsek Tipe A (di kota besar): dijabat Akompol (melati 3) atau Kompol (melati 2)
• Polsek Tipe B: biasanya Kompol atau Iptu (satu melati)
• Polsek Tipe C/D (pedesaan/terpencil): bisa diisi Ipda atau bahkan Aiptu (bintara senior)

Jadi, *nggak ada bintang* di bahu Kapolsek—karena bintang itu buat *jenderal*, buat *perwira tinggi*. Kapolsek itu garda terdepan *problem solver*: mulai dari mediasi tetangga rebutan selokan, sampe *nge-handle* demo kecil tanpa *escalate* ke Polres. Jadi, meski jabatan tertinggi polisi itu Kapolri, *nyawa kepolisian* itu justru di tangan Kapolsek—kayak akar pohon: nggak kelihatan, tapi tanpanya, pohon *roboh*.

Jadi Kapolri itu kayak jadi *captain timnas*: butuh prestasi, pengalaman, *timing*, dan… restu langit. Berdasarkan Perpres No. 59/2022 & UU No. 2/2002, calon jabatan tertinggi polisi harus memenuhi:

1. Pangkat minimal Komjen Pol (bintang tiga)
2. Usia maksimal 58 tahun saat diangkat
3. Pengalaman jabatan struktural minimal 2× di level *eselon I* (misal: Kapolda besar + Wakapolri)
4. Lulus uji kepatutan & kelayakan (fit & proper test) di DPR—*nggak cuma jawab soal, tapi juga tes integritas lewat psikolog forensik*
5. Bersedia *melepas jabatan fungsional* (misal: mantan Kabareskrim harus *netral*, nggak boleh bawa dendam kasus lama)

Yang sering dilupakan? Calon Kapolri **harus punya rekam jejak kepemimpinan yang terukur**—bukan cuma *nge-lead* operasi, tapi juga *transformasi*: misalnya sukses menurunkan angka kriminalitas di wilayahnya >15% dalam 2 tahun, atau memperbaiki *public trust* lewat program transparansi. Karena—sekali lagi—jabatan tertinggi polisi itu bukan soal *kuasa*, tapi *tanggung jawab* atas 450 ribu personel & 270 juta rakyat.

Mau tau gimana *roadmap*-nya orang jadi Kapolri? Ini bukan *shortcut*, tapi *marathon* dengan rintangan—kayak lari 10K sambil bawa *handcuff*:

1. Tahun 1–5: Lulus Akpol → jadi Bripda → bertugas di Polsek/Polda (level pelaksana)
2. Tahun 6–10: Naik pangkat → jadi Kasat → ikut Dikreg Sespimma (sekolah calon perwira menengah)
3. Tahun 11–15: Jadi Kapolres/Kasubdit → Dikreg Sespimmen → promosi ke level Polda
4. Tahun 16–20: Jadi Dir/ Karo → Dikreg Sespimti → promosi ke Mabes Polri atau jadi Kapolda menengah
5. Tahun 21–25+: Jadi Kapolda besar / Wakapolri → masuk *shortlist* Kapolri

Yang menarik? 9 dari 10 Kapolri terakhir pernah jadi **Kapolda Jawa Timur atau DKI Jakarta**—karena dua wilayah itu dianggap *batu uji* kepemimpinan: kompleks, dinamis, dan *high-pressure*. Jadi, kalo lu liat Kapolda Jatim *tiba-tiba dipromosiin* ke Mabes, *siapin beras 1 karung*—bisa jadi isyarat *calon jabatan tertinggi polisi*.

Banyak yang kira: “Kabareskrim kan yang *ngejeblosin* koruptor, pasti paling kuat!” — *eh*, mari kita *deklasifikasi*:

✅ Kapolri: punya kewenangan *final authority* — bisa *veto* operasi, *revisi* kebijakan, bahkan *mutasi* pejabat tanpa perlu rapat. Wewenangnya *strategis*, *nasional*, & *non-delegable*.
✅ Wakapolri: *second-in-command* — eksekusi kebijakan Kapolri, koordinasi harian semua divisi, dan *acting* Kapolri jika berhalangan.
✅ Kabareskrim: punya kewenangan *taktis* — mengarahkan penyidikan kasus besar, tapi tetap *lapor* ke Wakapolri/Kapolri untuk kasus *high-profile* (misal: pejabat negara, terorisme).

Jadi, kalo jabatan tertinggi polisi itu Kapolri—maka Wakapolri itu *COO*-nya, dan Kabareskrim itu *Head of Enforcement*. Satu *chain of command*, bukan *power struggle*. Karena di Polri, *no hero*, only *system*.

“Gaji Kapolri bisa beli *Fortuner cash* atau masih *cicil DP*?” — pertanyaan receh yang sering muncul pas *THR* cair. Oke, kita bahas *blak-blakan*, pakai IDR, *no filter*:

• Gaji pokok (Jenderal Pol): IDR 5.985.000/bulan (PP No. 15/2023)
• Tunjangan jabatan: IDR 24.210.000/bulan (*tertinggi di seluruh ASN*)
• Tunjangan kinerja: IDR 19.500.000 – IDR 22.300.000 (tergantung capaian kinerja institusi)
• Fasilitas non-uang: rumah dinas megah di Jl. Trunojoyo, mobil dinas Fortuner/Alphard, pengawalan 24/7, asuransi kesehatan keluarga full, hak pensiun 80% gaji terakhir

Total *take-home pay* Kapolri: **±IDR 50 juta/bulan** — *belum* termasuk *uang representasi* (IDR 10–15 juta/bulan untuk acara kenegaraan). Tapi *catet*: semua pengeluaran dinas—dari *snack* rapat sampe *bahan bakar mobil*—harus *diaudit* oleh Itwasum & BPK. Jadi, *nggak bisa seenaknya*—karena jabatan tertinggi polisi itu diawasi lebih ketat dari *uang kas RT*.

Tahun 2023, di tengah gelombang demo UU Cipta Kerja jilid 2—jabatan tertinggi polisi saat itu mengeluarkan **Maklumat Kapolri No. 3/2023** yang *nge-break* dari doktrin lama:

“Personel dilarang membawa senjata api di lokasi unjuk rasa damai. Penanganan demonstrasi prioritaskan *soft approach*: mediasi, fasilitasi dialog, dan *de-escalation*.”

Dampaknya? Penurunan 68% tindak kekerasan aparat dalam demo (data Setara Institute), dan peningkatan 41% kepercayaan publik ke Polri (Indikator Politik). Ini contoh nyata: jabatan tertinggi polisi bukan cuma *executor policy*, tapi *policy shaper*—yang bisa ubah *mindset* 450 ribu personel hanya lewat satu maklumat. *Power of pen*, bukan *power of pistol*.

Mari kita *clear cache* hoaks kayak *clear history* pas dipinjemin HP ke mantan:

❌ “Kapolri bisa copot pejabat kapan aja, tanpa alasan.”
✅ **Fakta**: Mutasi harus lewat *pertimbangan objektif* (kinerja, etika, kebutuhan organisasi) dan dilaporkan ke Presiden & Kompolnas.

❌ “Kapolri itu bawahan Menko Polhukam.”
✅ **Fakta**: Kapolri *langsung di bawah Presiden*—Menko Polhukam cuma koordinator antar-kementerian, *bukan atasan langsung*.

❌ “Orang sipil bisa jadi Kapolri.”
✅ **Fakta**: Harus mantan anggota Polri aktif—*tidak boleh* dari luar institusi (UU No. 2/2002 Pasal 13 ayat 3).

Jadi, kalo ada yang bilang jabatan tertinggi polisi itu “main-main”, suruh dia *baca* UU dulu—biar nggak kaya *nge-ngegas* motor tanpa SIM.

Serius pengen nyampe ke puncak? Ini *guideline* ala senior yang udah *keliling Mabes 3x*:

1. Fokus pada transformasi, bukan popularitas: bikin program yang *impact*-nya terukur—misalnya *digitalisasi SPKT* yang potong antrian dari 3 jam jadi 20 menit.
2. Seimbangkan hard & soft skill: jago *crime mapping*, tapi juga jago *public speaking* & *conflict resolution*.
3. Rajin dokumentasi kinerja: bikin *portfolio digital* (tanpa data rahasia!) — bisa dipakai pas *fit & proper test*.
4. Belajar dari lintas fungsi: ikut diskusi di Lawyer Muslim, baca kajian di Profesi, atau pelajari persyaratan fisik & mental dari Syarat Masuk Brimob Fisik dan Mental buat *cross-perspective*.

Yang paling penting? Jangan cari *panggung*. Karena di jalan menuju jabatan tertinggi polisi, yang dihargai bukan siapa yang *paling kenceng teriak*, tapi siapa yang *paling tulus ngayomin*—dari gang sempit sampai Istana Negara.

Referensi

• https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/158380/uu-no-2-tahun-2002
• https://jdih.polri.go.id/perpres-no-59-tahun-2022
• https://polri.go.id/profil/kapolri
• https://setara.or.id/publikasi/laporan-kebebasan-berkumpul-2023
• https://indikator.co.id/hasil-survei-kepercayaan-publik-terhadap-polri-nov-2023