golongan polisi

“Lho, polisi itu kagak cuma yang seragam biru doang toh, Mas?” — begitu celetukan tetangga kita, Pak Haji Dul, sambil ngeloyorin kopinya di warung kopi pinggir kali Ciliwung. Nah, bener banget, bro! golongan polisi tuh bukan cuma soal seragam atau pangkat bintang di pundaknya, tapi sistem hierarki yang rapi, kayak tumpukan lemper di hajatan mantu. Ada struktur, ada lapisan, ada tanggung jawab—dan iya, kadang juga ada drama ala sinetron. golongan polisi diatur berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2023, yang ngomongin tentang Pembinaan Karier Personel Polri. Jadi, ini bukan asal jadi-jadian kayak “polisi dadakan” di acara stand-up comedy kampung. golongan polisi itu nyata, terukur, dan—yang paling penting—bisa dilacak lewat NRP-nya.

golongan polisi berdasarkan pangkat: dari Tamtama sampe Jenderal, siapa di atas siapa?

Kalo lo bayangin golongan polisi itu kayak pohon kelapa, maka Tamtama itu daunnya yang paling bawah, tapi justru yang paling sering kena angin kencang di lapangan. Terus naik dikit, ada Bintara—yang biasanya jadi tulang punggung operasional. Lalu Perwira Pertama (Pama), Perwira Menengah (Pamen), dan puncaknya Perwira Tinggi (Pati), yang bintangnya bisa bikin silau kalo kena senter. Nah, biar gak bingung kayak abang ojol kehabisan bensin, ini daftarnya—plus dialek lokal biar makin greget:

Jadi, golongan polisi itu nggak cuma soal seberapa tinggi bintangnya, tapi juga seberapa berat beban tugasnya—dan seberapa sering dikirimi “permohonan” dari tetangga buat urus SIM yang *“mulus tanpa tes”*.

golongan polisi dalam struktur organisasi: dari Mabes sampe Polsek, siapa ngatur siapa?

Kita sering liat berita: “Kapolri turun tangan!” — tapi tau gak sih, di bawah Kapolri itu ada struktur yang rumit kayak alur sinetron *Tukang Bubur Naik Haji: The Series*. golongan polisi juga tercermin dari posisi strukturalnya. Di level pusat, ada Mabes Polri (Markas Besar), yang dipimpin Kapolri (bintang empat), dibantu Wakapolri (bintang tiga), terus ada Asisten Operasi, Asisten Perencanaan, dll — semua diisi oleh Pati. Nah, turun dikit ke tingkat daerah: Polda (Kapolda = Irjen/Kombes), lalu Polres (Kapolres = AKBP/Kombes), dan paling bawah: Polsek (Kapolsek = biasanya Kompol atau AKP). Di sini, golongan polisi jadi penentu otoritas *dan* jam kerja—karena yang di Polsek sering begadang *beneran*, bukan cuma buat live TikTok.

golongan polisi dan kode etik: apakah golongan tinggi bebas ngomong “gue atasan lo”?

Ups. Jangan salah—golongan polisi itu bukan tiket buat jadi “raja kecil” yang bisa seenaknya marahin bawahan sampe suara pecah kayak speaker warung nasi. Di dalam Tribrata & Catur Prasetya, semua anggota Polri—dari Bhayangkara sampe Jenderal—punya kewajiban moral yang sama: jujur, disiplin, dan *nggak korupsi* (ya iyalah!). Bahkan, dalam Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi, disebutkan: *“Kedudukan dalam hirarki tidak mengurangi kewajiban untuk saling menghormati martabat sesama anggota.”* Artinya? Kalo ada AKBP yang suka ngomong, *“Gue atasan lo, jadi lo nurut aja!”* — itu bukan gaya golongan polisi, itu gaya *preman pasar* yang salah kostum.

golongan polisi di lapangan: siapa yang benar-benar “nyemplung” ke lumpur?

Kalo bicara operasional—mobil mogok di tengah hujan, demonstrasi meledak, atau razia knalpot racing jam 1 dini hari—yang paling sering “nyemplung” ke lumpur justru dari golongan Tamtama dan Bintara. Mereka yang berdiri di garis depan, ngatur lalin pas lampu mati, atau jaga posko lebaran sampe mata merah kayak kelinci. golongan polisi di sini bukan soal gengsi, tapi *dedikasi*. Bahkan, menurut data internal Polri 2024, 78% personel yang terlibat dalam operasi rutin harian adalah berpangkat Brigadir ke bawah. Jadi, jangan remehkan Brigadir yang lagi ngatur parkir di pasar—dia bisa jadi pahlawan tanpa tanda jasa, kecuali tanda lelah di wajahnya.

“Kalau gak salah, Kompol gajinya bisa beli motor baru tiap bulan ya, Bang?” — tanya Mas Acil, tukang servis HP di gang Mangga Dua. Jawabannya: *agak-agak aja*. Gaji pokok memang beda—tapi jangan lupa: tunjangan operasional, bahaya, kinerja, dan kebutuhan keluarga juga masuk hitungan. Berdasarkan Perpres No. 99 Tahun 2022 (di-update 2024), kisaran gaji golongan polisi per bulan (belum termasuk tunjangan kinerja & TKD) adalah:

• Bhayangkara Dua: ± IDR 2.450.000
• Brigadir Polisi: ± IDR 3.250.000
• Inspektur Polisi Satu: ± IDR 4.100.000
• Komisaris Polisi: ± IDR 5.800.000
• Brigadir Jenderal: ± IDR 7.300.000+

Tapi—dan ini *tapi*-nya gede banget—tunjangan kinerja bisa 2–4× lipat gaji pokok, tergantung lokasi dan beban tugas. Jadi, Kapolsek di daerah rawan konflik bisa punya penghasilan lebih tinggi dari AKBP di kota besar yang kerjanya lebih banyak rapat. Intinya: golongan polisi itu menentukan *baseline*, tapi dedikasi dan lokasi kerja yang bikin angkanya “meledak”.

golongan polisi dalam pendidikan: dari Setukpa sampe Lemhannas, mana yang wajib?

Naik pangkat di Polri itu kayak naik level di game *Mobile Legend* — harus lewat *training*, ujian, *dan* kadang... *drama internal*. Untuk jadi Bintara, wajib lulus pendidikan SPN (Sekolah Polisi Negara). Mau jadi Perwira? Harus lulus Akpol (Akademi Kepolisian) atau SIP (Sekolah Inspektur Polisi) buat yang dari Bintara. Nah, buat naik ke Pati, wajib ikut Sespati (Sesko Polri) — dan kalo mau jadi calon Kapolri? Harus lewat Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional). “Gak ada shortcut, Nak. Kecuali kalo lu punya power-up dari dukun—tapi itu ilegal dan dosa,” gitu kata Pak Brigadir Samsul, pelatih fisik di SPN Sukabumi. Jadi, golongan polisi itu hasil dari proses panjang, bukan warisan keluarga kayak resep sambal andaliman.

golongan polisi dan promosi: berapa lama dari Bhayangkara ke Brigadir?

Secara teori, dari Bhayangkara Dua ke Bhayangkara Satu: 2 tahun. Dari Bhayangkara Satu ke Bhayangkara Utama: 2 tahun lagi. Lalu dari Bhayangkara Utama ke Brigadir Polisi Dua: minimal 4 tahun. Total minimal 8 tahun—*kalau* semua syarat terpenuhi: sehat jasmani-rohani, bebas pelanggaran, nilai kinerja bagus, dan—yang paling krusial—ada kuota promosi. Realitanya? Banyak yang nunggu lebih lama, terutama di daerah dengan *supply* personel melebihi kebutuhan. Jadi, jangan heran kalo ketemu Brigadir usia 40-an yang udah 15 tahun jadi Bhayangkara. Dia bukan “mandek”, dia *nahan diri* sambil nunggu momentum. Begitulah dinamika golongan polisi di lapangan: kombinasi antara meritokrasi, keberuntungan, dan *doa ibu yang khusyuk*.

golongan polisi dan pensiun: apakah Jenderal langsung jadi kiai?

Haha—*“langsung jadi kiai”* itu guyonan khas warga Betawi. Faktanya, masa pensiun golongan polisi diatur oleh UU No. 2 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2023. Usia pensiun standar: 58 tahun. Tapi, buat Pati bisa diperpanjang sampe 60 tahun—bahkan 62 tahun kalo jabatannya strategis (misal: Kadiv Propam, Karo Penmas). Setelah pensiun? Banyak yang jadi dosen, pengamat keamanan, konsultan, atau—iya—jadi kiai beneran (kalo emang udah punya pondok pesantren sejak muda). Yang jelas, tunjangan pensiun golongan polisi dihitung berdasarkan masa kerja × 2,5% × gaji pokok terakhir. Jadi, Brigjen pensiun setelah 35 tahun kerja = 87,5% dari gaji akhirnya. Lumayan buat bayar SPP cucu, *plus* ngopi di kedai langganan tanpa mikir-mikir.

golongan polisi dan mitos-mitos yang salah kaprah di masyarakat

Ah, inilah bagian paling seru: mitos! Ada yang bilang, *“Kalo pangkatnya Brigadir, pasti sering razia!”* — padahal bisa jadi dia analis intelijen yang kerjanya di depan laptop, ngupil sambil nge-track akun hoax di Twitter. Ada juga yang yakin *“Semua polisi berpangkat tinggi itu kaya raya”* — lupa bahwa banyak yang hidup sederhana, rumahnya masih nge-kost di kompleks Polres. Nah, biar lo gak termakan hoaks kayak kerupuk udang, cek tiga mitos besar seputar golongan polisi:

1. Mitos: “Balok 3 itu pasti Kapolres.”
   Fakta: Balok 3 = AKBP — bisa jadi Kapolres, bisa juga Kasubdit di Ditreskrimum Polda. Tergantung struktur.
2. Mitos: “Ada 12 polisi khusus yang tugasnya cuma jaga Presiden.”
   Fakta: Yang jaga Presiden itu Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), gabungan TNI-Polri — bukan “12 polisi” kayak tokoh di *Avengers*.
3. Mitos: “Naik pangkat harus bayar.”
   Fakta: Proses promosi 100% transparan via SIPANDI (Sistem Informasi Pembinaan Karier Polri). Kalo ada yang nawarin “jasa percepatan” — itu calo. Laporkan ke Propam!

Yang penting diingat: memahami golongan polisi itu bukan buat bisa “tebak-tebakan pangkat”, tapi biar kita bisa lebih menghargai kerja mereka — dari yang jaga lampu merah sampe yang rapat di Mabes. Oh iya, buat yang mau eksplor lebih jauh, silakan mampir ke Lawyer Muslim, atau intip kategori Profesi buat bahas tuntas soal karier di institusi negara. Dan kalo penasaran gimana intel polisi beneran di lapangan — jangan cuma nonton *The Raid* — cek artikel ciri-ciri intel polisi di lapangan nyata.

References

• https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169257/perkap-no-3-tahun-2023
• https://jdih.polri.go.id/regulasi/detail/2111/peraturan-pemerintah-nomor-27-tahun-2023
• https://www.setneg.go.id/arsip_dokumen/peraturan-presiden-nomor-99-tahun-2022
• https://bkd.jatengprov.go.id/berita/2024/03/15/struktur-kepangkatan-polri-terbaru