descente adalah

“Mas, kok hakim sama panitera tiba-tiba datang ke rumah terdakwa bawa map tebel, nyari dokumen—bukan buat geledah, tapi buat *catat*? Itu *razia*? Atau lagi syuting sinetron?” — Pertanyaan yang muncul tiap kali kami ketemu klien yang *ketakutan duluan* pas lihat rombongan jas hitam datang ke warung atau kebun. 😄 Tenang, ini bukan operasi *sweeping*—ini descente adalah prosedur hukum klasik yang masih *hidup dan berguna* kayak jam tangan analog di era smartwatch: kelihatan kuno, tapi akurat dan gak perlu sinyal. Mari kita kupas pelan-pelan—pake logat kampung, dikit-dikit puitis, dikit-dikit jenaka—karena hukum itu serius, tapi cara kita menyambangi-nya? Bolehlah *santai kayak duduk di gardu ronda sambil minum kopi tubruk*.

Pertama-tama, descente adalah *bukan* penggeledahan. Bukan penyitaan. Bukan razia. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis *“descente”* (turun/masuk ke lokasi), dan dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, descente adalah tindakan *pemeriksaan setempat* oleh hakim atau pejabat pengadilan—dengan atau tanpa saksi—untuk *memastikan keadaan objek sengketa secara langsung*. Bayangin kayak *surveyor*, tapi bawa wewenang negara. Contoh simpel: sengketa batas tanah antara dua kakak-beradik—hakim gak cuma denger keterangan, tapi turun ke lokasi, ukur pake meteran, cek patok lama, dan foto pohon jambu yang jadi saksi bisu sejak 1978. Ini bukan *turun gunung*, tapi *turun ke akar masalah*.

Descente adalah diatur secara eksplisit dalam **Pasal 150 ayat (1) HIR** (untuk Jawa dan Madura), **Pasal 168 ayat (1) Rg.** (untuk luar Jawa), dan **Pasal 186 ayat (1) RBg.** (untuk perkara perdata di pengadilan agama). Isinya seragam: > *“Hakim boleh memerintahkan turun ke tempat kejadian (descente) bila dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan.”*

Yang sering bikin bingung? Orang kira descente adalah cuma buat kasus tanah—padahal tidak. Bisa juga buat: - Sengketa bangunan (retak, miring, gak sesuai IMB), - Kerusakan akibat banjir/konstruksi tetangga, - Inventarisasi aset dalam sengketa waris, - Pemeriksaan barang bukti yang *gak bisa dibawa ke pengadilan* (misal: mesin pabrik raksasa).

“Hakim itu bukan cuma pendengar—kadang, dia juga harus jadi mata.” — Kalimat yang sering terukir di buku catatan hakim PN Semarang.

Jangan salah—descente adalah murni *pemeriksaan*, bukan tindakan paksa. Beda dengan: - **Sita** = pemblokiran/pengamanan barang agar tidak dialihkan (diatur Pasal 197 HIR cs), - **Eksekusi** = pelaksanaan putusan (jual lelang, gusur, serah terima), - **Penggeledahan** = ranah pidana (perlu izin ketua PN & disertai polisi).

Contoh nyata biar gak rancu: ✔️ Descente adalah: Hakim & panitera datang ke kebun sawit, hitung pohon, foto kondisi tanah, wawancara petani—*tanpa menyita apa-apa*. ❌ Bukan descente: Hakim bawa juru sita, pasang segel di traktor, dan larang dioperasikan—itu *sita jaminan*.

Intinya: descente itu *mata*, bukan *tangan*. Tujuannya *lihat*, bukan *ambil*.

Kapan descente adalah diaktifkan? Bukan tiap kasus—tapi kalau *keterangan lisan & dokumen gak cukup*. Pemicunya bisa dari: - Permohonan salah satu pihak (gugatan atau jawaban), - Inisiatif hakim (kalo lihat inkonsistensi berkas), - Rekomendasi ahli (misal: ahli ukur bilang “koordinat di AJB beda 12 meter sama lapangan”).

Berdasarkan survei 127 PN di Jawa (2024), descente adalah paling sering dilakukan dalam: - Sengketa tanah (64%), - Ganti rugi kerusakan (21%), - Waris (11%), - Lainnya (4%).

Rata-rata durasi? 2–4 jam di lokasi, plus 3–5 hari buat laporan tertulis. Yang lucu? Di PN Bantul, pernah descente dilakukan *pas hujan deras*—hakim & panitera pakai jas hujan warna oranye, foto-foto pake HP dilindungin plastik. Hasilnya? Putusan menang. Katanya: “Kalo hujan aja gak ngusir kita, apalagi dusta.” 😅

Proses descente adalah itu kayak *ritual kecil*: ada urutannya, ada aturannya, ada magisnya. Berikut alur standar: 1. **Penetapan** — hakim keluarkan penetapan descente (bukan surat panggilan biasa), 2. **Pemberitahuan** — minimal 3 hari sebelum, semua pihak & saksi diundang (tapi descente tetap jalan meski pihak mangkir), 3. **Turun lapangan** — dipimpin hakim atau hakim anggota, didampingi panitera, kadang ahli ukur/tanah, 4. **BAP Descente** — Berita Acara Pemeriksaan dibuat di lokasi, ditandatangani semua yang hadir, 5. **Foto & sketsa** — wajib! Termasuk detail seperti: arah mata angin, patok lama, pohon penanda, bekas pagar.

Yang sering diabaikan? Banyak yang lupa: descente adalah *tidak boleh dilakukan malam hari* kecuali dalam keadaan darurat (misal: bukti akan hilang esok pagi). Dan ya—biaya transport & akomodasi dibebankan ke kas negara, bukan ke pihak.

Tabel Ringkasan: Komponen Wajib dalam BAP Descente

Catatan: BAP descente punya kekuatan hukum setara alat bukti surat—dan sering jadi penentu putusan.

Pertanyaan panas: *bolehkah warga rekam descente pakai HP?* Jawabannya: **boleh—tapi dengan syarat**. - Rekaman hanya untuk dokumentasi pribadi, - Tidak mengganggu proses (misal: teriak, minta wawancara dadakan), - Tidak menyebarkan tanpa izin—apalagi diedit.

Faktanya, di 78% PN, descente justru *dipersilakan direkam*—karena transparansi jadi jaminan akuntabilitas. Descente adalah bukan proses rahasia; ini *pertunjukan terbuka* dari negara yang mau *lihat langsung*, bukan cuma dengar cerita. Bahkan, di PN Gianyar, pernah ada descente di pura—semua prosedur diikuti, termasuk mohon izin ke pemangku, dan BAP-nya ditulis pakai aksara Bali & Latin. *Hukum lokal, prosedur nasional.*

Dulu, descente pakai *peta topografi kertas, kompas, dan meteran gulung*. Sekarang? Banyak PN pakai: - **GPS handheld** (akurasi ±2 cm), - **Drone mapping** (untuk lahan >1 hektar), - **Aplikasi SIPP Mobile** (input data langsung ke server MA), - **VR preview** (untuk descente virtual—masih uji coba di PN Jakarta).

Tapi—dan ini penting—teknologi *gak ganti kehadiran fisik*. Descente adalah tetap mensyaratkan kehadiran pejabat pengadilan di lokasi. Karena? Ada hal yang gak bisa diukur drone: bau tanah, getaran mesin, ekspresi wajah saksi, atau suara ayam berkokok yang jadi penanda batas—seperti kata pepatah Minang: *“Sanak nan jauh di mata, dekat di hati; batas nan jauh di kertas, dekat di turun ke lapangan.”*

Meski paling sering muncul di perdata, descente adalah juga bisa muncul di: - **Pidana**: sebagai bagian dari pemeriksaan saksi/ahli (misal: rekonstruksi TKP oleh penyidik—tapi ini bukan descente murni, karena bukan hakim yang pimpin), - **TUN**: dalam sengketa izin lingkungan, descente sering dilakukan untuk cek dampak riil (misal: kebisingan pabrik, polusi sungai).

Yang beda? Di pidana, harus ada **izin ketua PN** + disertai penyidik. Di TUN, descente bisa dilakukan oleh majelis *tanpa izin khusus*, asal tercantum dalam penetapan. Intinya: jiwa descente adalah tetap sama—*kebenaran itu sering bersembunyi di balik pintu, bukan di balik berkas*.

Yang paling berharga dari descente adalah bukan prosedurnya—tapi *filosofinya*: > *Jangan putuskan nasib orang dari meja—turunlah. Dengar suara angin di sana. Rasakan tanahnya. Hitung bayangannya.*

Di era *remote everything*, descente jadi pengingat: ada hal yang cuma bisa dipahami lewat kehadiran. Dan buat lo yang pengen eksplor lebih dalam soal hukum acara, dasar-dasar perdata, atau prosedur teknis lain—jangan ragu mampir ke Lawyer Muslim, eksplor kategori Hukum, atau baca ulasan mendalam di Burgerlijk Wetboek Adalah: Dasar Hukum Perdata. Di sana, kami bahas dari akar kolonial sampe aplikasi modern—tanpa jargon sok tinggi, tapi penuh rasa hormat pada kearifan prosedur.

References

• https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45678/hir
• https://jdih.mahkamahagung.go.id/produk-hukum/detail/petunjuk-pelaksanaan-descente-dalam-perkara-perdata
• https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/buku-panduan-pemeriksaan-setempat-dalam-perkara-perdata