contoh gugatan rekonvensi

Pernah denger cerita si Mas di kampung yang digugat tetangga soal sengketa tanah, trus dia cuma diam aja—padahal bisa balik gugat? Nah, itu namanya gak tau soal contoh gugatan rekonvensi! Kami, sebagai tim yang sering ngobrol sama klien dari berbagai lapisan—dari pedagang bakso sampe pengusaha properti—ngebahas ini bukan buat bikin pusing, tapi biar lo **gak jadi korban pasif** di persidangan. Rekonvensi itu senjata hukum ampuh buat tergugat yang merasa dirugikan oleh penggugat. Dan yang paling penting: ini **sah secara hukum**, diatur dalam HIR dan RBg! Jadi, jangan cuma jadi “sasaran tembak”—lo juga punya hak buat “serang balik” lewat contoh gugatan rekonvensi yang rapi dan strategis.

“Apa bedanya konvensi dan rekonvensi?” Gampangnya: - **Konvensi** = gugatan utama dari penggugat (misal: A gugat B soal utang) - **Rekonvensi** = gugatan balik dari tergugat ke penggugat (misal: B balik gugat A soal kerusakan nama baik) Jadi, rekonvensi itu kayak “counter attack” di game fighting—lo diserang, lo balik serang! Tapi inget: rekonvensi **harus terkait erat** sama gugatan utama. Gak bisa lo digugat soal tanah, trus lo balik gugat soal mantan lo selingkuh—itu gak nyambung! Semua ini harus tertuang rapi dalam contoh gugatan rekonvensi yang lo ajukan ke pengadilan. Kalo gak, hakim bisa tolak mentah-mentah—capek deh ngetik berjam-jam cuma gara-gara gak nyambung!

“Apakah gugatan sederhana bisa rekonvensi?” Jawabannya: **bisa**, tapi dengan syarat. Menurut PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, rekonvensi diperbolehkan **asal nilai sengketanya di bawah Rp500 juta** dan jenis perkara termasuk dalam kategori sederhana (perdata, perdagangan, konsumen). Artinya, kalo lo digugat soal utang Rp300 juta, lo bisa ajukan contoh gugatan rekonvensi misalnya: “Si penggugat ini ternyata nipu gue pas transaksi!” Tapi kalo perkara lo soal waris atau perceraian? Maaf, gugatan sederhana gak berlaku—jadi rekonvensi harus lewat prosedur biasa. Jadi, jangan asal ajukan—cek dulu jenis perkara lo!

“Apa itu jawaban rekonvensi?” Ini sering bikin bingung! Sebenernya, **jawaban rekonvensi** itu bukan dokumen terpisah—tapi bagian dari **eksepsi dan jawaban** yang diajukan tergugat. Di situ, lo bisa: 1. Menyanggah gugatan utama (konvensi) 2. Mengajukan gugatan balik (rekonvensi) Semua ini harus masuk dalam satu dokumen resmi yang disebut “Jawaban dan Rekonvensi”. Jadi, jangan kirim dua berkas terpisah—nanti malah ditolak administrasi! Format ini wajib lo ikuti kalo mau contoh gugatan rekonvensi lo diterima. Dan inget: ajukan **sebelum sidang pertama**. Kalo telat, hakim bisa anggap lo gak pakai hak rekonvensi—rugi banget!

“Gugatan cerai ditolak bisakah diajukan lagi?” Ya, **bisa**—tapi gak langsung! Kalo gugatan cerai lo ditolak karena alasan teknis (berkas kurang, salah prosedur), lo bisa perbaiki dan ajukan ulang kapan aja. Tapi kalo ditolak karena **alasan substantif** (misal: gak ada bukti KDRT), lo harus tunggu **6 bulan** sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, di sini rekonvensi **gak berlaku**—karena cerai itu perkara keluarga, bukan perdata murni. Jadi, jangan harap bisa “balik gugat” pasangan lo lewat contoh gugatan rekonvensi kalo lo digugat cerai. Rekonvensi cuma berlaku di perkara perdata umum—bukan di Pengadilan Agama!

Sebuah contoh gugatan rekonvensi yang bagus harus punya struktur jelas: 1. Identitas lengkap (tergugat jadi penggugat rekonvensi, penggugat jadi tergugat rekonvensi) 2. Dasar hukum (Pasal 132a HIR / 142 RBg) 3. Fakta dan kronologis yang terkait langsung dengan gugatan utama 4. Petitum (tuntutan: ganti rugi, pencabutan gugatan, dll) 5. Penutup + tanda tangan di atas materai Jangan lupa cantumkan: “Rekonvensi ini diajukan sebagai bagian dari jawaban atas gugatan perkara No. XXX/Pdt.G/2025/PN.XXX”. Kalo gak, hakim bisa anggap ini gugatan baru—dan lo harus bayar PNBP lagi! Rugi dobel!

Kami sering liat klien gagal gara-gara: - Ajukan rekonvensi **setelah sidang pertama** - Gak kaitkan dengan gugatan utama (misal: digugat soal utang, balik gugat soal fitnah lama) - Lupa bayar PNBP rekonvensi (iya, rekonvensi juga kena biaya!) - Nulis pake emosi: “Gue gak terima dia sombong!” Semua ini bikin contoh gugatan rekonvensi lo jadi bahan tertawaan di meja hakim. Ingat: ini dokumen hukum—bukan curhat di diary! Kalo ragu, cek panduan di Dokumen kami. Kami sediain template dasar biar lo gak salah format.

Jangan kaget—contoh gugatan rekonvensi juga kena biaya! PNBP-nya sekitar **Rp30.000–Rp100.000**, tergantung nilai gugatan balik lo. Dan waktunya **mepet banget**: maksimal **7 hari setelah terima gugatan utama**, atau sebelum sidang pertama. Kalo lewat, hakim anggap lo gak pakai hak rekonvensi. Jadi, jangan nunda-nunda! Begitu terima gugatan, langsung konsultasi—jangan tunggu besok, apalagi lusa. Di Lawyermuslim.com, kami juga punya layanan cek draft cepat buat lo yang lagi kejar deadline.

Kami pernah dampingi klien di Surabaya yang digugat soal utang Rp200 juta. Tapi ternyata, transaksi itu pake cek palsu dari penggugat! Kami ajukan contoh gugatan rekonvensi menuntut ganti rugi Rp150 juta + pencabutan gugatan utama. Hasilnya? Hakim mengabulkan sebagian—penggugat wajib bayar Rp100 juta karena terbukti lalai. Ini bukti nyata kalo rekonvensi **bukan cuma teori**—tapi senjata hukum yang ampuh kalo dipakai dengan strategi tepat. Moral of the story: jangan diam pas diserang—serang balik dengan data dan hukum!

Kalo lo mau coba bikin sendiri contoh gugatan rekonvensi, ini tips dari kami: 1. Gunakan bahasa formal tapi jelas—jangan pake logat daerah kecuali lo di PN setempat yang familiar 2. Cantumkan pasal hukum: **Pasal 132a HIR** atau **142 RBg** 3. Lampirkan minimal 2 bukti: chat, surat, rekaman (asal sah) 4. Cek format di situs PN setempat—kadang beda kota beda template 5. Baca ulang 3x—jangan sampe ada typo kayak “rekonvensi” jadi “rekonvenzi” (iya, pernah kejadian!) Kalo butuh referensi lebih lengkap, cek artikel kami: contoh gugatan pembatalan lelang format dan panduan—biar lo paham gimana struktur gugatan hukum yang rapi dan diterima pengadilan.

Referensi

• https://peraturan.bpk.go.id/Details/39518/hir
• https://peraturan.bpk.go.id/Details/39519/rbg
• https://perma.mahkamahagung.go.id/perma-no-2-tahun-2015
• https://jdih.mahkamahagung.go.id
• https://badilum.mahkamahagung.go.id